Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas Pada Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Utara Dengan Metode AHP

Abstract

Pengelolaan data kendaraan dinas masih dilakukan secara manual menggunakan spreadsheet, yang menyebabkan kesulitan dalam pemantauan, keterlambatan informasi, serta ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan dan pemeliharaan kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola data kendaraan dinas secara terintegrasi serta menerapkan metode AHP dalam membantu proses pengambilan keputusan yang objektif dan terukur. Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan meliputi kesesuaian dengan tugas dan fungsi, kapasitas dan kebutuhan fasilitas, ketersediaan suku cadang, keamanan dan keandalan, kenyamanan, serta ketersediaan fitur teknologi dan navigasi. Berdasarkan hasil perhitungan AHP diperoleh nilai bobot tertinggi pada kriteria kesesuaian dengan tugas dan fungsi (0,401), keamanan dan keandalan (0,254), kapasitas dan kebutuhan fasilitas (0,179), ketersediaan suku cadang (0,094), kenyamanan (0,047), dan ketersediaan fitur teknologi dan navigasi (0,025). Nilai Consistency Ratio (CR) sebesar 0,08, yang berarti hasil perhitungan bersifat konsisten (< 0,1). Hasil analisa menunjukkan bahwa kendaraan dengan bobot nilai tertinggi, yaitu Toyota Innova G, menjadi prioritas utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan kendaraan dinas, diikuti oleh Mitsubishi Triton dan Toyota Kijang KF50 sebagai alternatif kedua dan ketiga. Adapun manfaat penelitian ini antara lain membantu Biro Umum dalam menentukan prioritas kendaraan berdasarkan kriteria yang terukur, meningkatkan efisiensi proses administrasi dan pelaporan kendaraan dinas, mengurangi potensi kesalahan dalam pendataan serta pengambilan keputusan, dan mewujudkan sistem pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Dengan demikian, penerapan metode AHP dalam sistem informasi berbasis web ini terbukti mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akurasi dalam proses pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Utara.